Semua orang Indonesia, hampir bisa dipastikan mengenal nama R. A. Kartini. Salah satu pahlawan perempuan Indonesia ini dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan. Di tengan diskriminasi budaya pada zamannya, ia berani bersuara lantang melawan ketidakadilan posisi perempuan yang selalu menjadi obyek penderita. Sebagai perempuan yang terdidik, ia tak mau melihat kaumnya buta aksara. Karenanya, sekolah untuk perempuan pun ia dirikan, sebagai pendobrak tradisi zaman penjajahan.
Sifat kepahlawanan R. A. Kartini sudah seabad lebih menjadi kebanggaan, inspirasi, dan bahkan menjadi panutan bagi kaum perempuan di Indonesia. Mekipun demikian, perempuan di Indonesia masih saja mendapatkan posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Di kalangan kaum elite perempuan, kita bisa saja mengatakan bahwa perempuan telah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Mereka bisa mendapatkan pendidikan sama tinggi, mendapatkan pekerjaan sama tinggi, dan mendapatkan otoritas pembuat keputusan sama tingginya dengan laki-laki.
Hal serupa tentu tak berlaku di kalangan kaum perempuan desa atau miskin yang masih hidup dengan beban ganda (double burden). Mereka tak mendapat kesempatan pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, bahkan di sisi lain harus membantu suami menambah pendapatan. Tak jarang, mereka terpaksa menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan gaji kecil di rumah kaum elite perempuan yang memberinya upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Fenomena ini kemudian menjadi paradox bagi perjuangan kaum elite perempuan Indonesia yang selalu lantang memperjuangkan kesetaraan, tetapi menindas kaumnya sendiri dari golongan miskin. Lalu, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Untuk itulah, kita perlu membuka kembali sejarah perjuangan R. A. Kartini, yang sejak awal telah mengedepankan kesetaraan sosial-ekonomi, sekalin kesetaraan gender.
Di hari Kartini pada 21 April 2011 kali ini, kita semua mesti melakukan instrospeksi terhadap perjuangan atas hak-hak perempuan. Sepertinya, harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Sudahkan kita menempatkan mereka dalam posisi yang adil dalam kelaurga. Apakah partisipasi mereka dalam keluarga telah seimbang dengan semua anggota keluarga.
Semua ini tentu tak akan selesai kita kaji, sebagaimana perjuangan R. A. Kartini yang sesungguhnya tidak dipahami secara integral oleh masyarakat, khususnya perempuan Indonesia. Kita tidak pernah berpikir bahwa ia adalah seorang anak bupati dan kemudian menjadi istri bupati. Dengan kalimat lain, ia hidup di lingkungan elite, sehingga konteks perjuangannya juga mesti dilihat secara cermat. Kita, terutama saya, sebagai orang awam, juga tidak perna tahu bagaimana interaksi R. A. Kartini dengan keluarganya, terhadap anaknya, misal, jika memiliki anak.
Dengan begitu, kita tak hanya menyanjung perjuangan R. A. Kartini tanpa alasan yang jelas dan mengetahui konteks perjuangannya pada zaman penjajahan dulu.
